Assalammu’alaikum wr. wb. (Peace be upon thou all)
Sekarang ini istilah ekonomi kerakyatan tiba-tiba menjadi berita-berita di surat kabar dan televisi terutama ketika calon pemimpin baru akan dipilih oleh rakyat. Rakyat disuguhi dengan konsep-konsep yang barangkali rakyat sendiri tidak begitu paham dan mengerti. Calon pemimpin sepertinya menjual konsep yang akan membuat rakyat termagnet untuk memberikan suaranya pada pemilu mendatang.
Harus mulai dari mana?
Kecuali incumbent, pemimpin baru harus mulai dari mana, karena konsep pengentasan kemiskinan, atau sustainable development bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang musti dipikirkan apakah pendekatan pertumbuhan ekonomi, atau Good Governance (tata kelola yang baik), penghapusan sebagian hutang, substitusi impor dengan produksi dalam negeri dan membangun industri ekspor, micro loan (pinjaman mikro), kepemilikan lahan, pemberdayaan wanita (terutama keluarga miskin), skema perdagangan yang tidak memihak (fair trade), bantuan untuk pengembangan (development aid).
Tidak ada salah dan benar untuk membuat program pengentasan kemiskinan atau ekonomi kerakyatan, namun tentunya ada imbas dalam setiap pengambilan keputusan di dalam sebuah pemerintahan, mengingat waktu yang diberikan hanya 5 tahun, dan menurut pengalaman pemerintah yang efektif hanya bisa berjalan sekitar 4 tahun, karena tahun ke-5 disibukkan dengan pesta demokrasi.
Tentunya pemerintah dalam mengambil keputusan akan memilih solusi yang paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah incumbent sudah punya modal yaitu melalui good governance, karena bisa jadi good governance merupakan modal dasar yang memungkinkan ekonomi trickle down (ekonomi berbasiskan pertumbuhan) bisa berjalan (model ekonomi yang dijadikan pijakan oleh partai Republikan di Amerika Serikat, dan mungkin di Indonesia oleh salah satu partai besar pemenang pemilu 2009).
Membahas mengenai program pengentasan kemiskinan memang sangat menarik, karena banyak cara bisa ditempuh, seperti salama ini melalui pembiayaan mikro, namun apakah skema yang selama ini berlaku di Indonesia apakah sudah berhasil mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Masih menjadi pertanyaan besar. Atau program lain seperti skema grameen bank yang berlaku di Bangladesh yang notabene memberdayakan perempuan miskin? Apakah berhasil mengentaskan kemiskinan atau malah menimbulkan ketergantungan terhadap pinjaman ini? Bisa saja skema pinjaman mikro malah menggantikan dana-dana sosial (public safety net) yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan sekarang diarahkan menjadi pinjaman mikro.
Seperti sudah penulis tandaskan di depan, tidak ada pilihan yang benar dan salah, yang ada adalah imbas terhadap pilihan yang diambil karena bisa jadi pemimpin mengambil jalan pintas untuk mengentaskan kemiskinan guna mengakali angka-angka statistik semata.
Kita lihat ke depan apakah pemimpin baru atau pemimpin incumbent yang terpilih kembali akan merubah konsep berpikir dalam menyelamatkan ekonomi melalui pengentasan kemiskinan? Bagaimana menurut Anda?
Wallahua’lam bi showaab
Insya Allah Bersambung
Ekonomi kerakyatan sebenarnya merupakan salah satu bentuk fokus perekonomian, menjadi santer diperbincangkan di momen-momen pemilu, tapi belum ada bentuk pengewajantahan yang pasti, dari dulu semenjak dicanangkan M.Hatta sampai sekarang.
Mungkin kita bisa belajar dari M. Yunus, peraih nobel dari Bangladesh mengenai konsep kredit mikro.
Posted by Yuda | Mei 19, 2009, 9:32 amDear Yuda,
Seperti yg. sedang kita bahas, Prof. Mubyarto juga getol di ekonomi kerakyatan melalui Mubyarto Institute http://www.ekonomirakyat.org/index.php, dan memang sih ekonomi kerakyatan rootnya lebih banyak di Eropa dibandingkan di Amerika Serikat.
M. Yunus sendiri adalah kapitalisme yang mencoba memberdayakan wanita dan tingkat pengembaliannya cukup tinggi, namun bukan berarti tanpa masalah, karena banyak micro loan tersebut yang diterima oleh kaum perempuan malah digunakan oleh suaminya, adik laki2nya, kakak laki2nya, bapaknya, atau bahkan anak laki2nya, bahkan anak perempuannya tidak bisa mendapatkan loan tersebut hal ini menempatkan perempuan pada credit risk yang tinggi dan sekaligus sebagai debt collector, coba baca tulisannya Gina neff jurnalis dari New York mengenai micro credit micro result….
Posted by ghifi | Mei 19, 2009, 1:58 pm